Dilansir CNNIndonesia, kenaikan iuran BPJS tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Iuran BPJS Resmi Naik 100 Persen, Awas Denda Hingga Rp30 Juta Bagi Penunggak!
source: https://www.panduanbpjs.com/
"Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019, dikutip Selasa (29/10).
source: https://www.panduanbpjs.com/

Perlu Moms ketahui, kenaikan iuran tersebut diterapkan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Rincian kenaikan iuran BPJS ada dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, yaitu tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Dan yang terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

Sementara itu soal denda iuran BPJS bagi peserta yang menunggak, dikutip melalui Detik, jika ada peserta yang masih menunggak, maka akan ada denda yang mengintai dengan maksimal hingga Rp30 juta. Menurut Kepala Humas BPJS, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa saat ini belum ada aturan baru terkait sanksi penunggakan iuran BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan hanya mengatur perubahan besaran iuran.

Iuran BPJS Resmi Naik 100 Persen, Awas Denda Hingga Rp30 Juta Bagi Penunggak!
source: https://finance.detik.com/
"Kalau dia menunggak selama ini belum ada perubahan, kan masih digodok," ujarnya kepada detikcom, Rabu (30/10/2019).
source: https://finance.detik.com/

Terkait denda program JKN sendiri masih diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dalam aturan itu status peserta bisa dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulanan sampai dengan akhir bulan. Dan denda yang patut diwaspadai adalah denda layanan. Misalnya peserta sudah mengajukan menggunakan kartunya untuk berobat kemudian tidak lagi melakukan pembayaran, maka denda layanan akan terus bergulir.

Hitungan denda layanan adalah sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rumah sakit yang telah digunakan, kemudian dikalikan jumlah masa tunggakan yang telah berjalan. Meski dendanya terus bergulir, namun ditetapkan besaran maksimalnya sampai Rp30 juta.

Misalnya ada peserta yang sudah menggunakan fasilitas layanan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lantaran sakit tipes. Setelah sembuh dia tak lagi membayar iuran dan statusnya sudah tidak aktif kembali.

baca juga

Kemudian setelah 5 bulan tidak aktif peserta itu berniat untuk kembali mengakses layanan kesehatan lantaran sakit kembali dan mengaktifkan kepesertaanya. Jika peserta itu hendak mengakses layanan sebelum 45 hari dari aktifnya kembali kepesertaan maka peserta itu harus membayar denda layanan sebelumnya.

Tetapi jika peserta itu mengakses layanan 45 hari setelah kepesertaannya aktif kembali, maka tidak perlu membayar denda layanan. Sebab peserta sudah dihitung aktif membayar iuran kembali.

Iuran BPJS Resmi Naik 100 Persen, Awas Denda Hingga Rp30 Juta Bagi Penunggak!
source: https://finance.detik.com/

Aturan ini dibuat karena banyaknya tunggakan peserta selama ini yang menambah beban bagi BPJS Kesehatan selaku pelaksanaan program JKN. BPJS Kesehatan harus menanggung kewajiban terhadap rumah sakit yang kemudian menambah jumlah defisit.

Nah Moms, sudah menyiapkan dana lebih untuk membayar iuran BPJS? Semoga dengan kenaikan iuran BPJS, maka pelayanan yang diberikan pun lebih maksimal.