Dilansir Detik, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang telat bayar atau nunggak. Sanksi bersifat layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat umum setiap hari.

Jangan Sampai Nunggak! Telat Bayar BPJS Bakal Susah Urus SIM-Paspor, Lho!
source: https://health.detik.com/
"Saat ini sedang disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait telat bayar iuran BPJS Kesehatan. Nantinya, misal untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan ada syarat pelunasan BPJS Kesehatan. Ada juga untuk paspor. Saat ini, masih dalam pembahasan di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan semua pihak," kata Fachmi dalam acara temu media di kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta Pusat, (1/11/2019).
source: https://health.detik.com/

Namun tenang Moms, hal ini tidak akan serta merta diterapkan pada peserta yang menunggak membayar iuran BPJS. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak atau telat bayar akan diberi peringatan terlebih dulu. Peringatan pertama datang melalui telepon dari BPJS Kesehatan pada peserta. Jika tidak ditanggapi selama tiga bulan, BPJS Kesehatan akan menagih langsung pada peserta.

Bila tak juga ditanggapi, saksi terkait layanan publik baru dikenakan pada peserta. Fachmi mengatakan, sanksi bersifat persuasif bagaimana pun harus diterapkan terlebih dulu pada penerima manfaat BPJS Kesehatan.

Fachmi berharap sanksi layanan publik ini bisa meningkatkan kepatuhan peserta. Seperti membayat iuran tepat waktu. Karena dengan membayar iuran tepat waktu, maka akan membantu neraca keuangan BPJS Kesehatan, sehingga berdampak baik pada layanan rumah sakit.

Sanksi Administratif BPJS Dinilai Merugikan

Seperti dilansir CNBCIndonesia, adanya pemberitaan mengenai sanksi administratis terhadap pelayanan masyarakat seperti pengurusan SIM dan paspor disayangkan oleh Komunitas Peduli BPJS Kesehatan. Komunitas Peduli BPJS Kesehatan ini merupakan Komunitas yang terdiri dari Gabungan Advokat yang aktif mengkritisi kebijakan BPJS Kesehatan.

Menurut Wendra Puji, salah satu anggota Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, kebijakan mengenai saknski tersebut merupakan tindakan represif kepada peserta mandiri dan dapat dikatakan merugikan.

Sanksi Administratif BPJS Dinilai Merugikan
source: https://www.cnbcindonesia.com/
"Kebijakan ini merupakan tindakan represif kepada peserta mandiri yang justru menunjukkan manajemen BPJS Kesehatan malah dapat dikatakan merugikan peserta," kata Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Wendra Puji.
source: https://www.cnbcindonesia.com/

Wendra juga menyebutkan, apabila diterapkan dalam waktu dekat ini mengenai sanksi publik kepada peserta mandiri justru dapat menimbulkan pertanyaan sebaliknya, apakah defisit BPJS Kesehatan yang timbul saat ini dapat dikatakan suatu kondisi yang merugikan BPJS Kesehatan dan peserta itu sendiri?

"Kalau memang faktanya merugikan ini dapat mengancam jabatan Direksi BPJS Kesehatan karena Pada UU BPJS Kesehatan Pasal 34 Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil."

Ia menegaskan, bagaimanapun negara wajib menjamin jaminan sosial kepada warga negaranya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H.

Kalau menurut Mommies bagaimana? Apakah sebaiknya memang harus diadakan sanksi administratif atau tidak nih, Moms?