Sertifikasi Perkawinan

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan meluncurkan program sertifikasi perkawinan. Sertifikasi ini harus diikuti pengantin sebelum nikah, sebagai syarat perkawinan.

Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, siapa pun yang memasuki perkawinan, harus mendapatkan semacam upgrade ilmu tentang bagaimana menjadi pasangan dan berkeluarga.

Sertifikasi Perkawinan
source: https://www.idntimes.com/
"Siapa pun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, eperti dilansir dari idntimes.
source: https://www.idntimes.com/

Muhadjir juga menjelaskan bahwa sertifikasi ini nantinya dilaksanakan melalui kelas bimbingan, dan calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri serta anak, hingga masalah stunting.

"Memastikan bahwa dia (calon suami istri) memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki, itu harus diberikan sertifikat," ujar dia.

Muhadjir menyebut, program sertifikasi perkawinan ini baru akan dimulai pada 2020. Lamanya kelas bimbingan pada setiap calon suami istri hingga akhirnya mendapat sertifikat yaitu tiga bulan.

Situs Bimbingan Perkawinan

Selain mengeluarkan sertifikat perkawinan, pemerintah juga berencana akan meluncurkan situs Bimbingan Perkawinan. Deputi VI Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Darmaputra mengatakan, kementeriannya segera meluncurkan situs Bimbingan Perkawinan. Pembuatan situs ini bertujuan untuk memberikan edukasi sebelum menikah.

Ghafur mengatakan, informasi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan oleh para pengantin akan dimasukkan dalam satu website.

Situs Bimbingan Perkawinan
source: https://www.adisumaryadi.com/

Situs tersebut rencananya akan berisi tentang panduan dari 12 kementerian seputar persiapan dan kesiapan calon pengantin sebelum pernikahan dan setelah menikah, guna menghindari perceraian dan panduan mengurus anak.

“Jadi panduan yang ada di Kemenag, Kemendikbud, dan BKKBM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat), semua kita satukan. Tidak hanya di tiga kementerian itu saja, tapi sekitar sembilan kementerian, jadi semua upload di sana. Jadi kalau orang akses ke website itu mereka bisa tahu, bahkan info yang seperti bagaimana mencegah pornografi segala macam dari Kominfo itu ada di sana,” kata Ghafur.

Wah, bagus juga ya Moms rencana pemerintah tentang pernikahan di Indonesia. Dengan begitu maka calon pengantin akan lebih mengerti dan benar-benar siap mengarungi rumah tangga bersama pasangannya.